“Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Debitur Wanprestasi” (Studi di PT. BPR Delta Artha Kencana Malang)

Dampak dari adanya era yang penuh dengan persaingan maka mendorong timbulnya perusahaan-perusahaan baik usaha di bidang perbankan , di bidang non perbankan, tumbuh di Indonesia. Untuk menghidupi suatu perusahaan diperlukan adanya dana, salah satu perolehan dana didapatkan dari perbankan. Penyaluran kredit kepada pelaku usaha selalu rentan terjadinya kredit bermasalah. Kredit bermasalah akan menganggu kinerja bank, sehingga ketika terjadi kredit bermasalah harus diselesaikan dengan penyelesaian melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Selain itu, supaya kreditur sebagai pemilik dana dapat memperoleh perlindungan hukum. Implementasi Perlindungan hukum yang diperoleh oleh kreditur yaitu dari adanya perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan. Mekanisme yang dapat ditempuh oleh pihak bank sebagai kreditur agar mendapatkan pembayaran piutang melalui jalur non litigasi yaitu melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperingan syaratsyarat pengembalian kredit sehingga dengan memperingan syarat-syarat tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kredit tersebut. Jadi tahapan penyelesaian kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usaha masih feasible. Penyelesaian kredit ini dinamakan penyelesaian melalui restrukturisasi kredit